LAYARASPIRASI.COM- Fraksi Golkar DPRD Tebo menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap kinerja pemerintah daerah dalam Rapat Paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tebo Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Aula Kantor DPRD Tebo, Senin (13/4/2026).
Pandangan Fraksi Golkar dibacakan oleh anggota DPRD Tebo, Sulman Elfarisyi.
Dalam penyampaiannya, Fraksi Golkar menekankan pentingnya peningkatan kinerja sejumlah organisasi perangkat daerah dan badan usaha milik daerah guna mendukung pembangunan serta pelayanan publik yang lebih optimal.
Salah satu sorotan utama Fraksi Golkar adalah kinerja PERUMDA Tirta Muaro.
Fraksi Golkar menilai perusahaan daerah tersebut perlu meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perluasan cakupan layanan, peningkatan efisiensi operasional, serta optimalisasi potensi pelanggan baru.
“Perumda Tirta Muaro perlu melakukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kontribusi terhadap PAD, baik melalui perluasan layanan maupun peningkatan efisiensi operasional,” kata Sulman saat membacakan pandangan fraksi.
Selain itu, Fraksi Golkar juga meminta penjelasan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait rencana pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Menurut Sulman, pemerintah daerah perlu menjelaskan secara rinci skema pembiayaan, kemampuan fiskal daerah dalam melakukan pengembalian pinjaman, serta prioritas ruas jalan yang akan dibangun agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
“Pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai skema pinjaman, kemampuan fiskal daerah, dan prioritas pembangunan jalan yang akan dibiayai melalui pinjaman tersebut,” ujarnya.
Dalam sektor pemerintahan desa, Fraksi Golkar menilai masih terdapat berbagai persoalan dalam pengelolaan keuangan desa.
Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan guna mewujudkan tata kelola keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel.
Di bidang kesehatan, Fraksi Golkar menyoroti keterbatasan anggaran obat habis pakai di puskesmas yang dinilai berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kami meminta dilakukan evaluasi serta penyesuaian alokasi anggaran obat habis pakai agar pelayanan kesehatan masyarakat tidak terganggu,” tegas Sulman.
Fraksi Golkar juga menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Bupati Tebo yang tidak memberikan izin kepada kepala sekolah untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa.
Kebijakan tersebut dinilai tepat mengingat Kabupaten Tebo masih menghadapi keterbatasan tenaga pendidik.
Apabila kepala sekolah yang juga berstatus guru kelas meninggalkan tugasnya, dikhawatirkan proses belajar mengajar akan terganggu.
“Pendidikan merupakan sektor dasar yang harus tetap berjalan optimal. Karena itu kami mendukung langkah Bupati yang mengutamakan stabilitas pelayanan publik,” ujar Sulman.
Tak hanya itu, Fraksi Golkar meminta kebijakan serupa diterapkan kepada ASN tenaga kesehatan.
Menurut mereka, keterbatasan tenaga medis di sejumlah fasilitas kesehatan juga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Pembatasan tersebut bukan untuk menghambat hak politik ASN, tetapi untuk menjaga keberlangsungan pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Fraksi Golkar turut menyoroti konsistensi perencanaan pembangunan infrastruktur daerah, khususnya pembangunan jalan rabat beton di Kelurahan Sungai Bengkal yang bersumber dari dana opsen pajak sekitar Rp1 miliar.
Fraksi Golkar menegaskan bahwa program tersebut telah tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas PUPR Tahun Anggaran 2026, dibahas bersama Badan Anggaran DPRD, diparipurnakan, serta dipaparkan langsung oleh Kepala Dinas PUPR dalam pembahasan RAPBD 2026.
Karena itu, Fraksi Golkar merekomendasikan agar pembangunan tersebut tetap menjadi prioritas pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2026.
Namun demikian, Fraksi Golkar mengaku mencermati adanya indikasi intervensi oknum dalam TAPD yang berpotensi mengubah kegiatan yang telah disepakati bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.
“Kami meminta klarifikasi secara terbuka dan transparan untuk menjaga konsistensi hasil pembahasan yang telah disepakati bersama antara DPRD dan pemerintah daerah,” pungkas Sulman.(*)
